Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 Tahun 2025,Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Upacara Bendera di Lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, Telanaipura, pada Selasa pagi (20/5/2025).

Upacara dipimpin langsung oleh  Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I  yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam sambutan dan arahannya Wagub Sani menekankan pentingnya memaknai Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momentum untuk membangkitkan kembali semangat pemerintah dan masyarakat dalam membangun Provinsi Jambi.

“ pagi hari ini kita bersama Pemerintah Provinsi Jambi, Forkopimda dan instansi vertikal memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117. Harapan kita yang pertama adalah bagaimana kita memaknai, merasakan pendahulu bangsa dalam memperjuangkan bangsa ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Menteri tadi bahwa kita harus bangkit dengan tenang tetapi pasti,” ujar Wagub Sani.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan tertib. Para peserta mengikuti jalannya kegiatan dengan penuh semangat kebangsaan. Diketahui, sebagai Perwira Upacara adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Rahmad Hidayat, S.Sos. M.Si dan bertindak sebagai Komandan Upacara DR. Sabri Yanto, SH. MH. C. Med, dihadiri oleh Unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para ASN, pelajar, mahasiswa dan LSM serta undangan lainnya

Jambi, SEPUTAR PRAJA WIBAWA -Bertempat di Lapangan Hitam Mapolda jambi, Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi mengikuti  Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra 2023, gelar Pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol. Rusdi Hartono memimpin Senin pagi (4/9).

Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra 2023 dilaksanakan, sebagai pengecekan bahwa telah siap untuk menggelar Operasi Zebra 2023 di wilayah Provinsi Jambi. "Kita sudah siap dengan sumber daya manusianya, kita sudah siap dengan sumber daya anggarannya, kita siap dengan sarana- prasarananya dan juga kita telah siap dengan bagaimana kita cara bertindak di dalam Operasi Zebra itu sendiri," ujarnya. Tujuan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra 2023, disampaikan Kapolda dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas

Satpol Pp dan Damkar Provinsi Jambi menurunkan 1 peleton pasukan mengikuti pelakasanaan apel. Dikatakan Kasat Pol PP dan Damkar Provinsi Jambi Rahmad Hidayat, S.Sos. MSi Operasi Zebra 2023 Polda Jambi ini dimulai sejak 4 hingga 17 September 2023 mendatang.

Pasar Jambi, SEPUTAR PRAJA WIBAWA - Pelaksanaan giat pengamanan kepala daerah oleh regu 3 pejabat fungsional polisi pamong praja, dalam hal ini Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, MPDi  saat membuka Job Fair dan Pameran Hasil Karya Siswa/i SMK Negeri 5 Kota Jambi bertema “Siapkan Diri Raih Karir Gemilang, bertempat di Mall Ramayana Lantai 2 WTC Jambi, Sabtu, (02/09/2023)

Dikemukakan Wagub Sani, kegiatan Job Fair dapat menekan Tingkat Kemiskinan Ekstrem di  Provinsi Jambi serta mengurangi kesenjangan ekonomi maupun kecemburuan sosial. Pemerintah Provinsi Jambi terbuka kepada perusahaan-perusahaan untuk bersinergi demi meningkatkan perekonomian daerah.

"Terima kasih dan apresiasi atas insiatif SMK Negeri 5 Kota Jambi beserta seluruh panitia penyelenggara yang telah mengadakan acara Job Fair, kini telah menjamur dan menjadi symbiosis mutualisme, baik untuk perusahaan maupun masyarakat yang sedang mencari pekerjaan (Job Seeker) dan menjadi salah satu cara untuk mengatasi dampak negatif bonus demografi saat ini, yakni menekan angka pengangguran di Provinsi Jambi," ucap Wagub Sani

TUGAS DAN FUNGSI PPID

TUGAS

• Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
• Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
• Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
• Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
• Pengujian konsekuensi;
• Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahnnya;
• Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
• Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

FUNGSI

• Pengelolaan informasi;
• Dokumentasi arsip; dan
• Pelayanan informasi.

Berdasarkan Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :

Pasal 35

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
1. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
2. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
3. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

1. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN:

1. Mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Atasan PPID.
2. Mengisi formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.
3. Menerima salinan formulir sebagai tanda terima pengajuan.
4. Menerima tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis dari atasan PPID. Jika tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis tidak memuaskan, dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi.